BLITAR – Pemerintah Kota Blitar mulai menyusun RKPD 2027 Blitar meski tahun 2026 baru memasuki awal bulan. Langkah percepatan ini dilakukan Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk memastikan seluruh program pembangunan bidang pendidikan benar-benar terarah, terukur, dan selaras dengan visi daerah.
Penyusunan RKPD tersebut dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah Terintegrasi (SIPDRI), sebuah platform yang digunakan sebagai satu pintu pengusulan program. Seluruh rencana kegiatan pendidikan wajib masuk ke dalam sistem tersebut agar proses perencanaan lebih transparan dan terintegrasi.
Sekretaris Dispendik Kota Blitar, Iwan Nurdiyanto, mengatakan bahwa penyusunan RKPD tahun 2027 sudah mulai berjalan sejak Januari 2026. Hal ini dilakukan agar sinkronisasi dengan dokumen perencanaan jangka panjang dapat dilakukan tanpa tergesa-gesa.
“Perencanaan RKPD 2027 sudah kami siapkan sejak awal tahun dan seluruh pengusulan program dilakukan melalui SIPDRI agar lebih terintegrasi dan terarah,” ujarnya.
Selaras dengan Renstra dan Visi Wali Kota
Iwan menjelaskan bahwa seluruh usulan program pendidikan dalam RKPD 2027 harus diselaraskan dengan rencana strategis perangkat daerah (Renstra) 2025–2030 serta visi-misi Wali Kota Blitar. Dengan penyelarasan ini, setiap program yang diusulkan tidak hanya menjawab kebutuhan teknis sekolah, tetapi juga mendukung arah pembangunan kota secara keseluruhan.
Sejumlah prioritas pendidikan diharapkan masuk dalam RKPD 2027, seperti:
- peningkatan layanan pendidikan dasar,
- pemerataan kualitas sekolah,
- peningkatan literasi dan numerasi,
- penguatan kompetensi guru,
- dan pengembangan infrastruktur pendidikan yang berkelanjutan.
Iwan menegaskan, penyusunan RKPD bukan sekadar rutinitas tahunan. Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan APBD, sehingga setiap tahapannya harus disiapkan dengan sangat matang.
Berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal
Penyusunan RKPD 2027 Blitar juga berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan yang ditetapkan pemerintah pusat. Indikator SPM meliputi rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta capaian literasi dan numerasi pada jenjang SD dan SMP.
“SPM menjadi acuan utama karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan. Semua program harus mendukung pencapaian indikator tersebut,” jelas Iwan.
Dalam rapor pendidikan, capaian SPM pendidikan di Kota Blitar saat ini berada pada angka sekitar 86,48 persen. Meski begitu, dalam sistem pelaporan Bina Bangda, capaian tersebut tercatat mencapai 100 persen karena seluruh anak usia sekolah dinilai telah terlayani.
Perbedaan Data, Beda Metodologi
Iwan menjelaskan bahwa perbedaan data antara rapor pendidikan dan Bina Bangda bukan menunjukkan penurunan kinerja, melainkan perbedaan metodologi penilaian. Rapor pendidikan menggunakan sejumlah parameter pembelajaran yang lebih teknis, sedangkan Bina Bangda menilai dari aspek cakupan layanan.
“Perbedaan angka itu terjadi karena metodologi penilaian yang berbeda. Namun, secara layanan, seluruh anak usia sekolah di Kota Blitar sudah terlayani,” paparnya.
Dengan pemahaman ini, Dispendik memastikan penyusunan RKPD tidak hanya mengandalkan satu sumber data. Berbagai instrumen penilaian akan dikombinasikan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi pendidikan di Kota Blitar.
SIPDRI Permudah Integrasi dan Pengawasan Program
Penggunaan aplikasi SIPDRI dalam penyusunan RKPD 2027 menjadi salah satu inovasi penting Pemkot Blitar. Sistem ini memungkinkan seluruh perangkat daerah mengunggah rencana kerja secara terpusat, sehingga proses verifikasi, sinkronisasi, dan penganggaran menjadi lebih mudah.
Melalui SIPDRI, seluruh program bidang pendidikan bisa dilihat secara terpadu oleh berbagai unit, mulai dari perencana hingga tim anggaran. Hal ini meminimalkan tumpang tindih program dan memastikan setiap usulan memiliki dasar kebutuhan yang jelas.
Iwan berharap penggunaan SIPDRI dapat meningkatkan akurasi perencanaan serta mempercepat proses penetapan RKPD. Dengan data yang lebih akurat, APBD tahun berjalan juga bisa disusun lebih efisien.
Menuju Perencanaan Pendidikan yang Lebih Tajam
Dengan dimulainya penyusunan RKPD 2027 Blitar sejak awal tahun, pemerintah berharap kualitas perencanaan pendidikan semakin meningkat. Perencanaan yang matang menjadi kunci untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan, terutama dalam memenuhi target SPM dan tantangan pendidikan era sekarang.
Perencanaan yang dilakukan sejak dini memungkinkan perangkat daerah mengantisipasi kebutuhan sekolah, mulai dari infrastruktur, kurikulum, hingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Pemerintah juga berharap RKPD 2027 dapat menjawab kebutuhan pembangunan pendidikan yang lebih merata dan inklusif.