TULUNGAGUNG – Wilayah Tulungagung ditarget menyediakan 80 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di akhir tahun ini.
Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis (BGN) Tulungagung menilai perlu adanya pemerataan agar cakupan pemenuhan gizi bisa digelar menyeluruh.
Ketua Satgas Percepatan MBG Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro menerangkan, hingga bulan lalu total ada 29 unit SPPG yang tersebar di wilayah Bumi Ngrowo.
Dalam upaya pemenuhan target 80 unit SPPG, satgas menggelar pemetaan terlebih dahulu.
“Kalau di kami akan memetakan pemanfaatan dulu. Sedangkan titik-titik penentunya untuk SPPG ada di BGN, sehingga ini yang kita sinkronkan dulu,” bebernya.
Satgas juga wajib memperhatikan aturan batas waktu dan jarak antara SPPG dan sekolah atau lembaga yang dilayani.
Yakni maksimal berjarak 30 menit atau 6,5 kilometer (km) dari SPPG.
Nah, hal ini juga jadi salah satu pertimbangan dalam penentuan SPPG yang berada di luar lingkar kota.
Pasalnya harus diakui bahwa jumlah SPPG di dalam lingkar kota relatif lebih banyak, mengingat ada lebih banyak sekolah atau lembaga yang dilayani.
“(Mayoritas) ya di kota. Menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan yang ada di (wilayah) 3T tadi,” kata Bagus.
Usai dilakukan pemetaan, diketahui ada beberapa wilayah yang belum tersentuh layanan SPPG.
Beberapa di antaranya ada di wilayah Kecamatan Tanggunggunung hingga Pucanglaban.
Kabar baiknya, pengajuan lahan untuk dibangun di dua kecamatan ini disetujui oleh BGN pada bulan lalu.
Lahan milik pemkab di Kecamatan Gondang yang diajukan belum mendapat lampu hijau dari BGN.
Meski begitu, Bagus menegaskan bahwa dalam persiapan pengadaan unit SPPG, kewenangan pemkab hanya ada pada penyediaan lahan.
Adapun proses persetujuan hingga pembangunan ada pada BGN.
“(Lahan di Gondang) bukan disetujui apa tidak. (Tapi) belum recommended, karena kan ini soal keuangan membangunnya. Kemarin kita instruksinya mengusulkan tiga. Yang diutamakan mungkin yang ada di terpencil dulu. Yang Pucanglaban sama Tanggunggunung,” bebernya.
Disinggung soal rencana pembangunan unit SPPG di wilayah Pagerwojo dan Sendang, laki-laki yang juga menjabat sebagai kepala Bappeda Tulungagung ini mengatakan perlu dilakukan kajian dan pemetaan yang lebih rinci dalam penentuan titik lokasi penyediaan lahan dan pembangunan SPPG.
“Karena yang namanya Pagerwojo itu kan biasanya terpencil. Sehingga SPPG-nya ditaruh mana yang pas,” lanjutnya.
Tapi, dia mengaku belum bisa memberi rincian data yayasan atau lembaga yang mengajukan diri sebagai penyedia layanan pemenuhan gizi di program MBG.
Sebab, proses pengajuan dilakukan di portal resmi milik BGN. “Kalau itu kami tidak punya akses masuk ke sana. Jadi langsung ke Bu Sebrina sebagai koordinator wilayah (BGN Tulungagung),” ujarnya. (dit/c1/rka)