BLITAR- Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar melakukan berbagai upaya untuk mengingatkan para wajip pajak (WP).
Apalagi pada September ini merupakan bulan akhir jatuh tempo pembayaran pajak bumi bangunan (PBB).
Tak heran, berbagai upaya digencarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar untuk memaksimalkan PBB-P2 ini, termasuk melakukan jemput bola dan turun langsung kepada warga yang masih kurang patuh pajak.
Kepala BPKAD Kota Blitar, Widodo Sapto Johannes mengatakan, pihaknya menurunkan Petugas Juru Pungut (PJP) untuk bergerak langsung ke lapangan.
Skema jemput bola ini ditujukan kepada wajib pajak (WP) yang masih menunggak, terutama di wilayah dengan tingkat kepatuhan rendah.
“Kami tugaskan PJP mendatangi rumah-rumah warga. Cara ini sudah terbukti efektif meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, seperti pengalaman di tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya kepada Koran ini kemarin (8/9).
Tidak hanya itu, petugas di lapangan juga didukung perangkat kelurahan dan kecamatan.
Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat proses penagihan sekaligus memastikan penarikan berjalan lebih efektif dan optimal.
“Kami juga kerja sama dengan pihak kelurahan dan kecamatan, agar pajak warga bisa tertangani dengan baik,” tegasnya.
Berdasarkan catatan BPKAD, jumlah wajib pajak di Kota Blitar tercatat sebanyak 53.705.
Namun hingga akhir Agustus masih ada lebih dari 26 ribu WP yang belum menyelesaikan kewajibannya.
Meski begitu, tren pembayaran PBB-P2 biasanya meningkat signifikan menjelang batas waktu.
Selain menugaskan tim PJP, BPKAD juga mengoptimalkan layanan digital untuk mempermudah pembayaran.
Berbagai kanal daring dan opsi non-tunai kini disediakan agar masyarakat lebih praktis dalam melunasi kewajiban.
“Dengan kombinasi pendekatan langsung dan layanan digital, kami optimistis target penerimaan PBB-P2 tahun 2025 dapat tercapai sepenuhnya,” tambah Widodo.
Percepatan penarikan pajak ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Blitar dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Nantinya, dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (mg2/ady)