TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung saat ini tengah menyusun perencanaan anggaran, khususnya di bidang infrastruktur, untuk tahun anggaran 2026.

Mengingat minimnya APBD, pemkab masih berharap banyak pada bantuan pemerintah pusat.

Kepala BPKAD Tulungagung ​Dwi Hary Subagyo menjelaskan, secara ideal, pemkab sangat mengharapkan pembiayaan infrastruktur berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Namun, dia menyebut bahwa anggaran murni untuk infrastruktur dari APBD masih terbatas.

Total APBD 2026 mencapai angka sekitar Rp 3 triliun, yang sekitar sepertiganya dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai.

​”Hanya Rp 180 miliar (untuk infrastruktur), sekitar itu. Masih kecil sekali,” ujarnya.

​Karena keterbatasan APBD, Pemkab Tulungagung juga berupaya mengajukan dukungan dari pemerintah pusat.

Hary menyebut pemkab juga bakal menerima program bantuan infrastruktur berupa program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD).

“Pak Bupati bergerak. Ada program Inpres Jalan Daerah itu, insya Allah tahun ini kita dapat. Karena waktunya sangat mepet, kita utamakan yang sifatnya pengerjaannya itu tidak lebih dari dua bulan. Kan (titiknya ada di) Boyolangu-Campurdarat itu,” jelasnya.

Disinggung ihwal mandatory spending infrastruktur di tahun depan, mantan kepala dinas PUPR ini mengaku bahwa pemkab tetap berupaya memenuhi batas alokasi anggaran untuk kebutuhan infrastruktur sebesar 40 persen dari total APBD.

“Sebenarnya gini, kalau kita berbicara pengalinya infrastruktur berapa, itu sebenarnya sudah. Kalau kita bisa menaikkan infrastruktur juga tidak harus menambah alokasi infrastruktur. Menambah pendapatan juga menambah persentase untuk infrastrukturnya. Sebenarnya seperti itu,” katanya.

Menurut dia, saat ini alokasi anggaran infrastruktur diambil dari belanja modal.

Lalu, ada 3.300 kode rekening yang masuk bekanja infrastruktur.

Maka, belanja modal memang tidak hanya diperuntukkan merealisasi pembangunan jalan.

“Tapi tagging-nya itu masuk kodifikasi rumah itu bisa masuk. Itu yang harus kita petani (cermati). Belanja modal itu terdiri dari belanja model peralatan mesin, gedung bangunan, jalan, irigasi, (hingga) belanja modal aset-aset,” ucapnya. (dit/c1/din)