BLITAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mulai mempercepat proses verifikasi sambungan listrik Blitar untuk memastikan bantuan pemasangan jaringan listrik baru tidak mengalami tumpang tindih anggaran. Langkah cepat (gercep) ini dilakukan setelah diketahui bahwa pada tahun 2024, Kota Blitar tidak hanya menerima bantuan dari APBD kota, tetapi juga dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Blitar menjadi leading sector yang turun langsung ke lapangan. Tim verifikasi mendatangi rumah-rumah calon penerima bantuan untuk mencocokkan data, memastikan kelayakan, dan memvalidasi apakah penerima memang belum mendapatkan bantuan serupa dari program pemerintah lainnya.
Kepala Disperkim Kota Blitar, Suyatno, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengalokasikan enam sambungan listrik baru yang dibiayai dari anggaran daerah. Namun pada tahun yang sama, Pemkot Blitar kembali mendapatkan bantuan pemasangan sekitar 90 sambungan listrik dari Pemprov Jawa Timur.
“Saat ini masih kami verifikasi untuk menghindari dobel anggaran. Kalau enam sambungan itu sudah masuk dalam daftar bantuan provinsi, maka akan kami pending atau segera kami alihkan kepada penerima lain,” terang Suyatno.
Cegah Anggaran Ganda di Masa Efisiensi
Suyatno menambahkan bahwa Disperkim harus lebih teliti dalam memanfaatkan anggaran, terlebih dalam situasi efisiensi fiskal. Tidak sedikit program bantuan yang bersinggungan antara pemerintah kota dan provinsi sehingga rawan menyebabkan tumpang tindih jika verifikasi tidak dilakukan secara cermat.
Menurutnya, pengecekan ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran. Bantuan sambungan listrik memang ditujukan bagi masyarakat yang belum memiliki instalasi listrik mandiri, khususnya warga berpenghasilan rendah atau rumah tinggal yang belum tersambung jaringan listrik PLN.
“Kalaupun dari enam peserta yang terdata tersebut tidak mendapat bantuan provinsi, kami dari disperkim akan tetap memasang meteran listrik baru sesuai dengan rencana awal,” tambahnya.
Proses Verifikasi: Turun Lapangan dan Cek Kelayakan
Proses verifikasi sambungan listrik Blitar melibatkan pengecekan fisik ke lokasi untuk memastikan kondisi bangunan, keberadaan jaringan listrik terdekat, serta memastikan penerima bantuan belum pernah mendapat program serupa.
Tim Disperkim juga mencocokkan data KTP, KK, foto rumah, dan nomor pelanggan PLN (jika pernah terdaftar). Dari verifikasi tersebut, beberapa kondisi yang perlu diperhatikan meliputi:
- Rumah yang masih menumpang listrik tetangga.
- Rumah yang belum pernah teraliri listrik sejak dibangun.
- Warga yang sudah mendaftar tetapi belum masuk daftar bantuan provinsi.
- Potensi penerima yang ternyata sudah mendapatkan bantuan dari program sebelumnya.
Langkah ini dinilai krusial karena bantuan pemasangan listrik kerap bersinggungan dengan program penanggulangan kemiskinan, sehingga prioritas penerima harus benar-benar akurat.
Dua Skema Bantuan di Tahun yang Sama
Pada tahun ini, Blitar mendapatkan dua sumber bantuan pemasangan sambungan listrik:
- APBD Kota Blitar → 6 titik sambungan baru
- Bantuan Pemerintah Provinsi Jatim → sekitar 90 titik sambungan
Dengan dua program berjalan bersamaan, pengawasan anggaran menjadi semakin penting.
Blend dari kedua bantuan ini diharapkan memperluas cakupan layanan sehingga lebih banyak warga kurang mampu dapat menikmati listrik mandiri. Namun, tanpa verifikasi ketat, potensi tumpang tindih bisa muncul, misalnya penerima bantuan kota ternyata sudah masuk daftar penerima bantuan provinsi.
Prioritas bagi Rumah Tidak Layak Huni dan Warga Rentan
Suyatno menjelaskan bahwa penerima bantuan sambungan listrik biasanya berasal dari kategori:
- warga miskin ekstrem,
- rumah tidak layak huni,
- warga yang selama ini masih menumpang listrik
- warga rentan yang belum mampu memasang meteran mandiri.
Di beberapa kasus, rumah-rumah tersebut telah dihuni bertahun-tahun tanpa sambungan listrik yang layak. Bantuan sambungan listrik akan mempermudah warga dalam aktivitas harian serta meningkatkan kualitas hidup secara signifikan.
Harapan Pemkot: Semua Tepat Sasaran
Dengan percepatan verifikasi sambungan listrik Blitar, pemerintah berharap program ini berjalan transparan, tepat sasaran, dan efektif. Penghematan anggaran dapat dilakukan tanpa mengurangi hak masyarakat yang berhak menerima layanan dasar tersebut.
“Disperkim harus benar-benar jeli dan teliti dalam melihat pemanfaatan anggaran yang sudah ada. Jangan sampai alokasi anggaran terjadi tumpang tindih,” tegas Suyatno.
Tidak hanya verifikasi, koordinasi antara Pemkot Blitar dan Pemprov Jatim juga menjadi kunci agar bantuan tidak tumpang tindih. Langkah ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memastikan program bantuan berjalan efisien sekaligus bermanfaat bagi masyarakat.