KOTA, Radar Tulungagung – Rencana kembali menerapkan parkir berlangganan disetujui oleh DPRD Tulungagung. Meski begitu, jajaran dewan tetap memberi catatan untuk memastikan tak terjadi kebocoran anggaran atau praktik-praktik ilegal di lapangan.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono mengatakan, catatan atas rencana untuk kembali menerapkan parkir berlangganan sudah disampaikan secara lisan maupun tulisan kepada jajaran Pemkab Tulungagung.
Ada berbagai poin yang disampaikan. Mulai dari faktor-faktor teknis hingga nonteknis yang berkenaan dengan rencana parkir berlangganan.
“Suatu misal kalau nanti kita menerapkan parkir berlangganan, sistem rekrutmennya juru parkir harus jelas. Zona yang ditempatkan juga harus jelas,” ungkapnya.
Lalu, dia juga mendorong pemkab agar membuat rambu khusus di titik-titik yang dipilih sebagai lokasi penerapan parkir berlangganan. “Mungkin zona parkir berlangganan di mana. Makanya, regulasi dan variabel indikatornya harus terpenuhi,” sebutnya.
Politikus PDIP ini juga menegaskan, pemkab perlu memastikan penerapan parkir berlangganan kali ini bebas dari praktik juru parkir (jukir) nakal.
Artinya, mereka yang ngotot menarik retribusi di lokasi parkir berlangganan wajib ditindak. Sebab, hal ini yang juga jadi sorotan dalam penerapan parkir berlangganan pada 2023 lalu.
“Bahkan mungkin seragamnya nanti ada kode khusus bahwa ini parkir yang memang dikendalikan oleh pemerintah, agar nanti tidak terjadi pelaksanaan parkir liar,” tegas Marsono.
DPRD juga berencana menggelar pertemuan dengan Pemkab Tulungagung dalam beberapa waktu ke depan. Tujuannya untuk membahas teknis tata kelola tenaga jukir.
“Kita sampaikan, kita perlu tindak lanjut diskusi-konsolidasi (terkait) jukir atau yang mengelola secara keseluruhan. Kita lakukan secara bersama. Dewan juga tahu potensinya bagaimana,” akunya.
Menurut dia, hal ini penting untuk dilakukan, mengingat pemerintah memproyeksikan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir tepi jalan umum.
“Dalam rangka menggali potensi itu agar bisa maksimal, tidak terjadi kebocoran, dan kemanfaatan serta peruntukan dana juga jelas,” ujarnya.
Disinggung soal rencana inspeksi mendadak (sidak) begitu parkir berlangganan diterapkan, dia mengaku hal itu jadi salah satu opsi untuk dilakukan.
Tapi, sebelumnya, dewan perlu menilik seberapa jauh efektivitas kebijakan baru ini saat diterapkan pada September mendatang. “Kan tupoksinya dewan kontrol, bujeting, dan legislatif. Dan sidak itu bagian dari itu. Ya nanti suatu saat kita sidak. Atau juga boleh jadi pimpinan sidak secara kepentingan dan kebutuhan mendesak (atau) karena dipandang perlu,” pungkasnya. (dit/c1/din)